ALINEASATU.ID, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bertugas atau berkantor di Balai RW mulai Oktober 2026.
Instruksi tersebut disampaikan Eri dalam Apel Struktural yang diikuti Sekretaris Daerah, asisten, kepala perangkat daerah, camat hingga lurah di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa, 22 September 2026.
Kebijakan ini diarahkan untuk mengubah pola kerja ASN agar pelayanan dan penyelesaian persoalan warga dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.Eri menegaskan, keberadaan ASN di Balai RW tidak boleh hanya digunakan untuk menunggu warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menurut dia, ASN harus aktif mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kerjanya itu berpindah. Anda mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” kata Eri.
Eri menilai pola kerja petugas di Balai RW perlu diubah. Ia menyebut masih ada petugas yang kembali ke kantor dinas ketika tidak ada warga yang datang mengurus dokumen kependudukan.
Karena itu, ASN yang ditempatkan di wilayah RW diminta menjadi pengampu yang memahami kondisi masyarakat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait ketika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Persoalan yang menjadi perhatian antara lain ketepatan data penerima bantuan sosial, kemiskinan, stunting, gizi buruk serta pengangguran. Eri sebelumnya juga meminta ASN turun hingga tingkat RT dan RW untuk melakukan verifikasi kondisi penerima bantuan agar data pemerintah sesuai dengan kondisi di lapangan.
Eri menyatakan seluruh jajaran Pemkot Surabaya ditargetkan mulai menjalankan pola kerja tersebut pada Oktober 2026. Ia meminta kepala perangkat daerah menyiapkan ASN yang memiliki kemampuan untuk mengampu wilayah, sehingga keberadaan mereka di Balai RW bukan sekadar formalitas.
“Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW. Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” tegas Eri.
Eri juga menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang membuat masyarakat merasakan kehadiran Pemkot Surabaya secara langsung.
“Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, Balai RW di Surabaya diposisikan bukan hanya sebagai tempat pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai salah satu titik kerja pemerintah untuk mengidentifikasi dan menangani persoalan masyarakat secara langsung. (*)
