ALINEASATU.ID, Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Dalam konferensi pers di Jakarta, perwakilan Fraksi PDIP di DPR RI menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang merupakan mandatory spending minimal 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan konstitusi, sebagian dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menyatakan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Ia merujuk pada Pasal 22 yang menyebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan mencakup program makan bergizi pada satuan pendidikan.
“Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa pendanaan operasional pendidikan termasuk program makan bergizi di lembaga pendidikan umum dan keagamaan,” ujarnya.
Selain itu, rincian alokasi anggaran disebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026. Dalam beleid tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional yang masuk dalam kelompok fungsi pendidikan.
PDIP menilai transparansi pengelolaan anggaran pendidikan perlu dijaga agar tidak mengurangi prioritas lain, seperti peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan mutu pembelajaran.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa program MBG merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi bagi peserta didik.
Polemik mengenai sumber pendanaan MBG ini masih menjadi perhatian publik dan parlemen, seiring pembahasan lebih lanjut mengenai efektivitas dan prioritas belanja negara dalam APBN 2026. (*)
