ALINEASATU.ID, Sidoarjo – Kasus dugaan keracunan massal setelah mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus menjadi perhatian.
Hingga Kamis, 3 September 2026 pagi, jumlah korban yang mengalami keluhan kesehatan tercatat mencapai 666 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas telah mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan pulang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan berdasarkan pembaruan data hingga pukul 06.00 WIB, total korban mencapai 666 orang. Sebelumnya, pada Rabu malam tercatat 664 korban, dengan 77 orang masih menjalani rawat inap, 581 orang telah keluar rumah sakit dan enam pasien masih dalam observasi.
“666 sampai dengan jam 06.00 tadi pagi,” kata Lakhsmie. Lakhsmie menjelaskan, kondisi korban yang masih menjalani perawatan secara umum stabil. Penanganan dilakukan melalui sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Dinkes juga mengaktifkan Tim Krisis Kesehatan untuk memperkuat penanganan di lapangan maupun rumah sakit.
Berawal dari Menu MBG
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 1 September2026, setelah para santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, serta siswa dari sejumlah lembaga pendidikan lain mengonsumsi menu MBG yang dipasok SPPG Kalitengah.
Menu yang dibagikan terdiri atas nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn dan buah apel.
SPPG Kalitengah diketahui mendistribusikan sekitar 2.800 porsi MBG per hari kepada penerima manfaat di 19 lembaga pendidikan. Sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke Ponpes Manbaul Hikam.
Keluhan yang paling banyak dirasakan korban berupa mual, muntah, pusing dan diare. Namun, hingga kini belum dapat dipastikan bahan atau proses mana yang menjadi penyebab munculnya keluhan tersebut.
Dinkes Sidoarjo telah mengambil sampel makanan serta muntahan pasien untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tujuh hari.
Data Rumah Sakit
Pada pembaruan Dinkes Sidoarjo hingga Rabu, 2 September 2026 pukul 16.00 WIB, sebanyak 592 pasien telah mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan. Dari jumlah tersebut, 79 masih menjalani rawat inap, 494 telah diperbolehkan pulang dan 19 masih menjalani observasi.
Berikut rincian fasilitas kesehatan yang menangani pasien:
• RSUD R.T. Notopuro: 380 pasien; 5 rawat inap, 372 sudah pulang dan 3 observasi.
• RS Siti Hajar: 94 pasien; 33 rawat inap, 53 sudah pulang dan 8 observasi.• RS Delta Surya: 30 pasien; 16 rawat inap, 10 sudah pulang dan 4 observasi.
• RS Pusura: 20 pasien; 9 rawat inap, 8 sudah pulang dan 3 observasi.
• RSU Aisyiyah St. Fatimah: 47 pasien; 9 rawat inap dan 38 sudah pulang.• RS Pusdik Bhayangkara: 8 pasien; 1 rawat inap dan 7 sudah pulang.
• RS Arafah Anwar Medika: 4 pasien; 3 sudah pulang dan 1 observasi.• RS Anwar Medika: 6 pasien; 4 rawat inap dan 2 sudah pulang.
• RS Assakinah Medika: 1 pasien dan sudah diperbolehkan pulang.• Puskesmas Porong: 2 pasien masih menjalani rawat inap.
Data tersebut merupakan pembaruan sebelum jumlah kumulatif korban meningkat menjadi 666 orang pada Kamis pagi. Pada pembaruan terbaru, pasien yang masih membutuhkan perawatan disebut terpusat di RSUD R.T. Notopuro, RS Siti Hajar, RS Delta Surya dan RS Kasih Anwar Medika.
BGN Suspend Berat SPPG Kalitengah
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan terhadap SPPG Kalitengah. BGN menjatuhkan sanksi suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin/Kalitengah.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, juga menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan pencopotan dan penggantian Kepala SPPG sebagai tindak lanjut kasus tersebut.
“Kami juga suspend berat selama 30 hari SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah. Selain itu, kami juga mengusulkan kepala SPPG tersebut untuk dicopot dan digantikan,” ujar Ketut.
Dengan demikian, pencopotan kepala SPPG pada tahap ini merupakan usulan BGN, bukan informasi bahwa pemberhentian tersebut sudah secara resmi selesai dilaksanakan.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah catatan pada sarana, prasarana dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) SPPG.
Menurut Teguh, SPPG Kalitengah sebenarnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. Karena itu, investigasi juga diarahkan pada bahan baku dan proses operasional pengolahan makanan.
“Kalau sesuai dengan tempat, itu sudah layak sebenarnya. SLHS sudah ada, sertifikat halal sudah ada. Hanya saja bahan baku itu bagaimana, itu perlunya investigasi dan hasil lab nantinya,” kata Teguh.
Bupati Minta Sanksi Lebih Tegas
Bupati Sidoarjo Subandi meminta penanganan kasus tersebut dilakukan secara serius. Ia bahkan mendesak agar SPPG Kalitengah tidak sekadar dihentikan sementara, tetapi ditutup secara permanen apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Subandi menilai sanksi suspend selama 30 hari belum memberikan efek jera.
“Kita tutup saja SPPG-nya. Yang kedua, sanksi pemiliknya, biarkan punya tanggung jawab. Tidak ada jeranya cuma suspend 30 hari,” tegas Subandi, Rabu, 2 September 2026.
Subandi juga meminta pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG di Kabupaten Sidoarjo diperketat guna mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Kepala SPPG Minta Maaf
Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal atas kejadian yang menimpa para penerima manfaat MBG.
“Mohon maaf ya, saya menyesal,” ujar Rafli kepada wartawan, Rabu, 2 September 2026.
Rafli menjelaskan proses pengolahan makanan dimulai sekitar pukul 00.00 WIB dan makanan didistribusikan sekitar pukul 11.00 WIB. Ia juga menyebut setiap makanan yang dikirim telah melalui pemeriksaan organoleptik oleh pihak penerima sebelum disajikan. Namun demikian, ia mengatakan pihaknya tetap menghormati proses investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.
Penyebab Masih Menunggu Hasil Laboratorium
Pemerintah belum menyimpulkan bahwa satu bahan makanan tertentu menjadi penyebab keracunan. Sampel makanan, bahan baku dan muntahan korban masih diperiksa untuk mengetahui sumber masalah. Karena itu, kasus tersebut untuk sementara tetap disebut sebagai dugaan keracunan atau kejadian gangguan kesehatan massal setelah konsumsi MBG, sembari menunggu hasil laboratorium dan investigasi menyeluruh.
Tidak ada laporan korban meninggal dunia dalam kasus tersebut. Pemerintah daerah bersama tenaga kesehatan masih melakukan pemantauan terhadap seluruh korban.
Kasus ini sekaligus menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut keamanan pangan, penerapan standar operasional prosedur, pengawasan bahan baku, proses memasak, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. (*)
