ALINEASATU.ID, Lamongan – Dugaan penolakan kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babat 1 dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Plaosan Babat menuai polemik. Sesuai data SPPG tersebut dikelola Yayasan As-Salam.
Direktur BUMDes Kaffa Gemilang Desa Plaosan, Iwan Mardianto, sangat menyayangkan sikap SPPG Babat 1 tersebut. Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan semangat regulasi yang berlaku.
“Perpres No. 115 Tahun 2025 dengan tegas menyatakan bahwa SPPG harus bersinergi dengan BUMDes setempat. Apalagi BUMDes Kaffa Gemilang sudah terdaftar secara resmi di BGN (Badan Gizi Nasional) sebagai distributor kebutuhan bahan baku MBG.
Di Kabupaten Lamongan, hanya ada lima BUMDes yang terdaftar, dan salah satunya adalah BUMDes kami,” ujar Iwan.
Menanggapi kabar tersebut, Asisten Lapangan (Aslap) Yusuf memberikan keterangan singkat terkait mekanisme pengadaan. Ia menjelaskan bahwa urusan pembelanjaan bahan baku merupakan wewenang pihak ketiga.
”Terkait belanja itu sepenuhnya tanggung jawab mitra,” ungkap Yusuf.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah oleh pihak BUMDes, Mitra SPPG, Tantrin Rohmatul berdalih bahwa pihaknya telah mengandalkan pasokan dari pelaku usaha lokal lainnya. Ia menyebutkan telah mengakomodasi UMKM yang ada di wilayah setempat untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Di sisi lain, Kepala SPPG 1 Babat, Tiara, mengaku belum mengetahui adanya usulan kemitraan secara resmi dari pihak desa.
“Kami tidak pernah menerima proposal pengajuan kerja sama antara BUMDes Kaffa Gemilang dengan SPPG,” tegas Tiara saat dikonfirmasi.
Perbedaan keterangan di tingkat pelaksana ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi penyerapan potensi lokal serta koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Babat, Lamongan.
Sinergi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BUMDes dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan integrasi ekonomi dari hulu ke hilir. Koperasi bertindak sebagai penyedia bahan baku dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), warga mendapat kepastian pasar, dan rantai pasok pangan nasional semakin kuat.
Model Ekonomi Terpadu (Closed-Loop) masyarakat memproduksi, koperasi mengelola usaha dan distribusi, serta SPPG menyerap hasil secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan terkait kerjasama tersebut sebagai kesinambungan ekonomi dari hulu ke hilir.
Menurut Zulhas, integrasi tersebut membentuk ekosistem ekonomi desa dari hulu hingga hilir. Masyarakat menjalankan kegiatan produksi, koperasi mengelola usaha, sedangkan SPPG menyerap hasil budi daya secara berkelanjutan.
“Inilah yang kita bangun, sebuah closed-loop economy. Warga memiliki kepastian pasar, koperasi menjadi penggerak ekonomi untuk Program MBG,” ujar Zulhas. Saat mengunjungi KDMP beberapa waktu yang lalu di Blora, Jawa tengah. (*)
