ALINEASATU.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena terbukti melanggar standar operasional yang telah ditetapkan.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses evaluasi dan pemberian waktu kepada pengelola untuk melakukan perbaikan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, sejumlah dapur tetap tidak memenuhi persyaratan sehingga dijatuhi sanksi penutupan permanen.
“Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 27 Juli 2026.
Dari jumlah tersebut, 98 dapur berada di Sumatera, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Menurut Sudaryono, kebijakan kali ini berbeda dengan suspend yang pernah dilakukan sebelumnya. Dapur yang dikenai sanksi permanen langsung dihentikan operasionalnya dan tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.
“Dulu disuspend tapi tetap dibayar. Kalau yang ini sudah disuspend, tutup, dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspend karena pelanggaran,” tegasnya.
BGN menemukan berbagai pelanggaran serius, mulai dari standar higienitas dan sanitasi yang buruk, kualitas makanan yang tidak sesuai ketentuan, kasus keracunan makanan, hingga tidak terpenuhinya persyaratan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sebelum dijatuhi sanksi, seluruh pengelola telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan.
Selain itu, Sudaryono juga menegaskan bahwa seluruh dapur MBG dilarang menggunakan bahan pangan bersubsidi, seperti Minyakita, LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP.
Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada teguran hingga penutupan operasional dapur. BGN memastikan penutupan ratusan dapur tersebut tidak akan mengganggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada para penerima manfaat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan serta kualitas gizi yang telah ditetapkan pemerintah. (*)
