ALINEASATU.ID, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan audit seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa liburan sekolah saat dihentikannya sementara penyaluran MBG. Penghentian sementara itu dilakukan untuk membenahi pelaksanaan program, termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan, penghentian sementara tersebut akan dipergunakan untuk melakukan penataan menyeluruh agar pelaksanaan MBG lebih baik saat siswa kembali masuk sekolah.
“Kami juga memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi,” kata Agustina usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin 15 Juni 2026.
Agustina membenarkan saat dikonfirmasi terkait penghentian hanya berlaku selama masa libur sekolah. “Iya, stop. Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujarnya.
Menurutnya, audit dapur menjadi langkah perbaikan dari BGN, selain mengevaluasi kualitas dapur, pihaknya juga akan memperbaiki tata kelola internal, sumber daya manusia (SDM), hingga sistem pendataan penerima manfaat.
Lebih lanjut, ia menuturkan jika data yang akurat menjadi hal penting untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami akan melakukan transformasi, mulai dari SDM, tata kelola, hingga data. Tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas,” katanya.
BGN mengambil langkah untuk penyempurnaan data sebelum program kembali dijalankan dengan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki basis data penerima manfaat.
Sementara itu, BGN saat ini melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG. Langkah tersebut diambil agar intervensi gizi lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Ia menegaskan, jika sast ini fokus utama BGN yakni memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai target. Sementara penataan dapur merupakan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
“Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang,” pungkasnya. (*)
