ALINEASATU.ID, Jakarta – Prestasi nasional kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 3,4695 dan status kinerja tinggi pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (27/4).
Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.7_739 Tahun 2026 tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025 menjadi acuan Jawa Timur dinilai memiliki kinerja unggul melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan capaian skor tinggi.
Dominasi Jawa Timur tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kabupaten/kota dengan menyabet 11 penghargaan dari total 29 penghargaan nasional. Penghargaan, tersebut terdiri dari satu provinsi, delapan kabupaten, dan dua kota—terbanyak dibanding provinsi lain di Indonesia.
“Ini bukan yang pertama, dan Alhamdulillah Jawa Timur kembali menjadi yang terbanyak. Ini hasil kerja kolektif dan sinergi seluruh elemen daerah,” ujar Khofifah usai menerima penghargaan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan implementasi nyata otonomi daerah yang diterjemahkan melalui program pembangunan “Nawa Bhakti Satya” periode 2025–2029. Program ini mencakup sembilan prioritas, mulai dari penguatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan berkelanjutan.
Khofifah menegaskan, arah pembangunan daerah selaras dengan tema nasional “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, di mana pemerintah daerah berperan aktif menyukseskan program prioritas pusat.
Sejumlah daerah di Jatim yang turut meraih penghargaan antara lain Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, serta Kota Blitar dan Surabaya.
“Capaian ini menunjukkan bahwa sinergi provinsi dan kabupaten/kota berjalan kuat. Terima kasih atas kinerja luar biasa seluruh daerah di Jawa Timur,” tambahnya.
Sementara itu, Bima Arya yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa otonomi daerah harus dimaknai sebagai kewenangan yang disertai tanggung jawab.
“Kewenangan tanpa integritas hanya melahirkan penyimpangan. Otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kekuasaan, tapi komitmen menghadirkan pelayanan publik yang adil dan berkualitas,” tegasnya.(*)
