ALINEASATU.ID, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mempercepat langkah penguatan ketahanan air untuk menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pembangunan ribuan sumur bor di wilayah rawan kekeringan.
Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 2.000 unit sumur bor telah dioperasikan. Pada tahun ini, Pemprov Jatim menargetkan penambahan 1.800 unit sumur bor baru guna memperluas akses pasokan air bersih bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pembangunan sumur bor menjadi prioritas dalam strategi mitigasi bencana kekeringan, khususnya untuk menjaga ketersediaan air di daerah lumbung pangan.
“Sumur bor menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim. Tahun ini saja ada 1.800 unit yang dibangun untuk memperkuat cadangan air,” ujar Emil di Surabaya, Selasa (7/4).
Selain sumur bor, Pemprov Jatim juga mengoptimalkan fungsi bendungan sebagai tandon air cadangan. Sejumlah wilayah seperti Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, hingga Bojonegoro dipersiapkan untuk menampung air dalam jumlah besar, baik untuk kebutuhan irigasi maupun konsumsi masyarakat.
Langkah ini dinilai penting mengingat potensi kekeringan diprediksi terjadi merata di berbagai kawasan strategis. Wilayah lumbung pangan seperti Banyuwangi, kawasan Pantai Utara (Pantura), hingga Mataraman yang meliputi Ngawi dan Madiun diperkirakan akan terdampak.
“Kerawanan kekeringan ini relatif merata. Wilayah-wilayah lumbung padi tentu akan sangat terpengaruh jika tidak diantisipasi dengan baik,” jelasnya.
Di sisi lain, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian serius. Emil menekankan pentingnya respons cepat melalui pemadaman dini di lapangan guna mencegah api meluas ke wilayah yang sulit dijangkau.
“Mitigasi paling efektif adalah pemadaman darat sejak awal, sebelum api menjalar ke lereng-lereng yang sulit diakses,” tegasnya.
Dalam menjaga stabilitas produksi pangan, Pemprov Jatim memberi perhatian khusus pada lima daerah penopang utama, yakni Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Wilayah tersebut dipetakan memiliki titik rawan kekeringan yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian.
Meski demikian, Emil menyebut hampir seluruh wilayah di Jawa Timur memiliki potensi terdampak kekeringan dengan waktu kejadian yang berbeda-beda.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau di Jawa Timur mulai berlangsung pada April dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
“Sebagian wilayah mungkin sudah mulai merasakan dampak sejak Juni, tapi puncaknya diperkirakan terjadi serentak pada Agustus,” ungkapnya.
Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov Jatim berharap dampak kekeringan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjaga stabilitas pasokan air dan ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
