Di tengah hiruk-pikuk pembangunan daerah dan kompetisi identitas lokal hari ini, satu pertanyaan mendasar jarang diajukan secara serius: sejak kapan sebuah wilayah benar-benar “ada” dalam sejarah?
Banyak wilayah mendasarkan keber”ada”an mereka melalui cerita legenda, tutur, mitos, juga babad lokal yang ditulis jauh sesudah wilayah tersebut tumbuh dan berkembang. Pun demikian dengan Surabaya dan Lamongan secara umum.
Untuk Lamongan, dalam tulisan kali ini jawaban tidak datang dari legenda, melainkan dari lempeng perunggu—dari sebuah prasasti abad ke-13 yang nyaris terlupakan: “prasasti Sångå”. Dua lempeng perunggu yang sekarang tersimpan membisu di museum Leiden.
Di dalamnya, terdapat satu baris pendek namun menentukan:
“Ing Lāmoṅan…”¹
Dua kata itu cukup untuk mengguncang cara kita memandang sejarah Lamongan.
Supriyo, Founder Rumah Sejarah dan Budaya Lamongan. (Foto: FB Yoks Kalachakra)
Lamongan: Bukan Sekadar Nama, tetapi Fakta Administratif
Berbeda dengan cerita tutur yang sering kali cair dan berubah, prasasti adalah dokumen resmi negara pada masanya. Ia mencatat keputusan, hadiah, dan struktur kekuasaan.
Dalam prasasti Sångå, Lamongan muncul bukan sebagai mitos, melainkan sebagai unit administratif yang konkret. Disebutkan adanya pejabat lokal:
“juru samya, kuda rimoṅ…”²
Istilah juru samya mengindikasikan adanya struktur sosial yang terorganisasi—semacam pejabat komunitas atau pengelola wilayah. Ia bahkan menerima hadiah berupa kain (wdihan) dan satuan nilai uang (māṣa), tanda adanya sistem ekonomi dan redistribusi yang berjalan.³
Artinya jelas:
pada abad ke-13, Lamongan sudah menjadi bagian dari sistem birokrasi Jawa Kuna.
Janggala: Bayangan Negara yang Masih Hidup
Menariknya, prasasti ini juga menyebut:
“panugraha śrī jaṅgala…”⁴
Nama Janggala sering dianggap sebagai kerajaan yang telah lama lenyap sejak konflik pasca pembagian oleh Airlangga pada abad ke-11. Namun bukti epigrafis menunjukkan hal yang lebih kompleks.
Dalam prasasti Mula-Malurung, Janggala masih muncul sebagai entitas politik di bawah bayang-bayang Singhasari.⁵
Ini memberi kita gambaran penting:
Janggala bukan hilang—ia bertransformasi menjadi wilayah administratif.
Dan jika Lamongan disebut dalam konteks ini, besar kemungkinan wilayah ini termasuk dalam jaringan Janggala tersebut.
Dari Harsawijaya ke Raden Wijaya: Sejarah sebagai Alat Legitimasi
Jejak ini tidak berhenti di abad ke-13. Dalam prasasti Balawi (1305), nama Śrī Harsawijaya muncul sebagai tokoh penting yang kemudian dikaitkan dengan Raden Wijaya, pendiri Majapahit.⁶
Raden Wijaya bahkan meneguhkan kembali kebijakan lama yang dibuat leluhurnya.
Di sini kita melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sejarah:
➡ masa lalu digunakan untuk membangun legitimasi kekuasaan.
Sejarah tidak hanya diingat—ia dipilih, disusun, dan digunakan.
Masalah Kita Hari Ini: Antara Kebanggaan dan Ketergelinciran
Temuan seperti ini sering kali langsung ditarik ke dalam narasi kebanggaan daerah:
“Lamongan sudah ada sejak abad ke-13!”
Pernyataan ini tidak salah—tetapi bisa menyesatkan jika tidak dipahami secara kritis.
Karena:
Nama bisa bertahan, tetapi struktur bisa berubah
Wilayah administratif bukan berarti identitas budaya yang sama
Sejarah bukan garis lurus, melainkan lapisan-lapisan yang saling menimpa
Tanpa kehati-hatian, sejarah mudah berubah menjadi alat klaim, bukan sumber pemahaman.
Mengapa Ini Penting?
Di era politik yang semakin pragmatis, kebudayaan sering diposisikan sebagai ornamen—sekadar festival atau seremoni.
Padahal, data seperti prasasti Sångå menunjukkan bahwa:
➡ identitas lokal memiliki akar yang dalam dan kompleks
Bagi Lamongan, ini membuka peluang strategis:
penguatan narasi sejarah berbasis data
pendidikan publik yang lebih kritis
dan bahkan diplomasi budaya di tingkat regional
Namun semua itu hanya mungkin jika sejarah diperlakukan sebagai pengetahuan, bukan sekadar kebanggaan.
Penulis : Supriyo, Founder Rumah Sejarah dan Budaya Lamongan
